Aktivis kota Medan, Kaswari Marbun, menginisiasi gerakan “Jaga Ruang Kota” sebagai upaya mendorong keterlibatan publik dalam mengawasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Medan. Menurutnya, tata ruang bukan hanya urusan teknis pemerintah, melainkan menyangkut langsung kepentingan hidup warga.
“Kalau tata ruang dibiarkan hanya diurus pemerintah dan investor, masyarakat yang akan menanggung akibatnya—banjir, kemacetan, dan hilangnya ruang terbuka hijau. Karena itu, warga harus ikut mengawasi,” ujar Kaswari,
Ia menilai, proses penyusunan RDTR di Medan masih minim partisipasi masyarakat. Pendekatan yang digunakan lebih banyak top-down, sehingga kebutuhan dasar warga seperti hunian terjangkau, fasilitas umum, serta ruang hijau kerap diabaikan.
Kaswari juga menekankan pentingnya transparansi. Ia mendesak Pemko Medan membuka akses dokumen RDTR secara digital agar mudah dipahami masyarakat. “Kalau warga tahu isinya, mereka bisa ikut mengontrol. Jangan sampai ruang publik hilang begitu saja diganti bangunan beton,” tambahnya.
Melalui gerakan “Jaga Ruang Kota”, Kaswari mengajak akademisi, komunitas, media, hingga pemuda untuk aktif memantau dan memberi masukan terhadap kebijakan tata ruang. Ia juga mengingatkan adanya indikasi kepentingan politik dalam pembahasan RDTR di DPRD Medan.
“Perebutan kursi Pansus RDTR itu sudah jadi tanda. Kalau wali kota pun lebih berpihak kepada investor ketimbang rakyat, jangan salahkan warga jika turun langsung ke jalan,” tegasnya.
Komentar ditutup.