Dr. Abdul Rahman, Lc.,SE.,MA : Dosen Universitas Islam Sumatera Utara & Pengamat Dunia Pendiikan Berdampak
Setiap tahun, perguruan tinggi di Indonesia meluluskan jutaan alumni dari berbagai disiplin ilmu. Mereka datang dari fakultas teknik, pertanian, ekonomi, pendidikan, hukum, hingga ilmu sosial dan keagamaan. Secara teori, inilah modal besar sebuah bangsa. Semakin banyak orang terdidik, semakin kuat pula fondasi kemajuan dan kemakmuran negara. Namun realitas di Indonesia justru menampilkan ironi yang tak kunjung selesai.
Indonesia adalah negeri dengan sumber daya alam yang melimpah. Tanahnya subur, lautnya luas, kandungan mineralnya beragam. Di atas kertas, kombinasi antara kekayaan alam dan limpahan sarjana seharusnya melahirkan kemandirian ekonomi, inovasi, dan kesejahteraan sosial. Namun yang kita saksikan hari ini justru sebaliknya. Banyak sarjana kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, sementara pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya berpihak pada kemakmuran rakyat.
Di sinilah letak paradoks itu bermula.
Masalahnya bukan semata pada jumlah lulusan, melainkan pada bagaimana ilmu pengetahuan ditempatkan dalam sistem pembangunan nasional. Pendidikan tinggi sering kali berjalan sendiri, terpisah dari arah kebijakan ekonomi, industri, dan pengelolaan sumber daya alam. Kampus sibuk mencetak ijazah, sementara negara belum sepenuhnya menyiapkan ruang bagi para sarjana untuk berkontribusi secara nyata dan strategis.
Banyak lulusan akhirnya terserap ke sektor yang tidak relevan dengan bidang keilmuannya. Sebagian lain terjebak dalam pekerjaan informal, atau bahkan menganggur. Pada saat yang sama, pengelolaan sumber daya alam masih didominasi oleh kepentingan modal besar, dengan keterlibatan terbatas dari tenaga ahli lokal. Ilmu yang lahir dari kampus tidak menjadi penggerak utama produksi dan nilai tambah, melainkan sekadar pelengkap administratif.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah kualitas dan orientasi pendidikan tinggi itu sendiri. Tidak sedikit program studi yang masih menekankan penguasaan teori tanpa cukup membekali mahasiswa dengan kemampuan analitis, problem solving, dan keberanian berinovasi. Akibatnya, sarjana lahir sebagai pencari kerja, bukan pencipta solusi. Dalam konteks negeri kaya sumber daya, ini adalah kerugian besar.
Paradoks ini juga diperparah oleh lemahnya sinergi antara negara, dunia usaha, dan perguruan tinggi. Ketiganya berjalan dengan logika masing-masing. Negara sibuk mengatur, dunia usaha fokus pada keuntungan jangka pendek, dan kampus terjebak pada rutinitas akademik. Tanpa jembatan yang kokoh di antara ketiganya, ilmu pengetahuan sulit menjelma menjadi kekuatan ekonomi dan sosial.
Lalu, apa yang seharusnya dilakukan?
Masalah ini sebenarnya sudah tampak jelas dalam lima tahun terakhir. Data pengangguran terdidik terus menunjukkan ironi. Lulusan perguruan tinggi bertambah setiap tahun, tetapi banyak di antaranya terserap di pekerjaan yang tidak membutuhkan kualifikasi sarjana. Fenomena sarjana bekerja di sektor informal, menjadi pengemudi daring, atau berpindah-pindah pekerjaan kontrak bukan lagi cerita pinggiran, melainkan realitas harian di kota-kota besar Indonesia.
Di saat yang sama, negara justru sedang gencar mendorong kebijakan strategis seperti hilirisasi sumber daya alam. Hilirisasi nikel, misalnya, dipromosikan sebagai lompatan besar menuju industrialisasi. Namun dalam praktiknya, banyak posisi kunci, baik dalam penguasaan teknologi maupun manajemen strategis, masih didominasi tenaga asing atau tenaga ahli impor. Sarjana teknik, geologi, dan ekonomi yang lahir dari kampus dalam negeri sering kali hanya berada di lapisan operasional, bukan pada pusat pengambilan keputusan dan inovasi.
Contoh lain terlihat pada sektor pertanian dan pangan. Indonesia terus berbicara tentang ketahanan pangan, tetapi minat dan ruang bagi sarjana pertanian untuk menjadi pelaku utama masih sangat terbatas. Banyak lulusan pertanian justru meninggalkan sektor ini karena tidak melihat masa depan yang menjanjikan. Akibatnya, sektor yang seharusnya menjadi tulang punggung bangsa justru kekurangan SDM muda terdidik, sementara kebijakan pangan sering dibuat tanpa basis riset lapangan yang kuat.
Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada kemampuan sarjana Indonesia, melainkan pada absennya ekosistem yang mempertemukan ilmu dengan kekuasaan mengelola sumber daya. Negara belum sepenuhnya hadir sebagai pengarah yang memastikan lulusan perguruan tinggi menjadi aktor strategis pembangunan, bukan sekadar penonton.
Karena itu, solusi tidak bisa berhenti pada jargon peningkatan kualitas SDM. Negara perlu mengambil langkah lebih berani. Pendidikan tinggi harus diikat secara nyata dengan agenda pembangunan nasional. Riset kampus tidak cukup dipublikasikan dalam jurnal, tetapi harus menjadi dasar kebijakan dan praktik industri. Tanpa keberanian ini, kampus hanya akan menjadi pabrik gelar, bukan pusat lahirnya perubahan.
Selain itu, perlu ada keberpihakan nyata terhadap sarjana dalam pengelolaan sumber daya alam dan sektor strategis. Jika hilirisasi benar-benar ingin membawa kemakmuran, maka lulusan dalam negeri harus ditempatkan sebagai perancang teknologi, pengelola rantai nilai, dan pengambil keputusan, bukan sekadar tenaga pelaksana. Tanpa itu, hilirisasi hanya akan memindahkan bentuk eksploitasi, bukan menciptakan kemandirian.
Perguruan tinggi juga tidak boleh lepas tangan. Kurikulum yang masih terlalu teoritis dan terputus dari realitas harus segera dibenahi. Kampus perlu mendorong lahirnya sarjana yang berani masuk ke sektor-sektor strategis, bukan hanya memburu pekerjaan aman di balik meja. Dalam lima tahun terakhir, banyak program kampus merdeka dan magang industri dijalankan, tetapi tanpa arah besar yang jelas, program tersebut sering berhenti sebagai formalitas administratif.
Paradox sarjana di negeri kaya ini tidak akan selesai dengan menambah jumlah lulusan atau membangun gedung kampus baru. Ia hanya bisa diurai jika ilmu pengetahuan benar-benar diberi posisi strategis dalam mengelola kekayaan bangsa. Selama sarjana terus dipinggirkan dari pusat produksi nilai dan kebijakan, maka kemakmuran akan tetap menjadi janji, bukan kenyataan.
Paradox sarjana di negeri kaya ini sesungguhnya adalah cermin pilihan kita sendiri sebagai bangsa. Kita rajin melahirkan lulusan, tetapi ragu memberi mereka ruang berdaulat. Kita bangga pada kekayaan alam, tetapi menyerahkannya tanpa kendali ilmu. Selama sarjana hanya diperlakukan sebagai angka statistik, bukan sebagai pengelola masa depan, maka kemakmuran akan terus menjauh meski sumber daya berlimpah. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia kekurangan orang pintar, melainkan apakah negara ini cukup berani mempercayakan masa depannya kepada mereka.
