Scroll untuk baca artikel
#
Hukum

Ramces Pandiangan Ingatkan Balai Gakkum Kehutanan: Hormati Putusan Hakim, Jangan Tafsirkan Sepihak!

×

Ramces Pandiangan Ingatkan Balai Gakkum Kehutanan: Hormati Putusan Hakim, Jangan Tafsirkan Sepihak!

Sebarkan artikel ini
Ramces Pandiangan Ingatkan Balai Gakkum Kehutanan: Hormati Putusan Hakim, Jangan Tafsirkan Sepihak!
Ramces Pandiangan bersama para pekerja di lokasi penyimpanan tumpukan kayu olahan. Pihaknya mendesak Balai Gakkum Kehutanan Sumatera segera mengeksekusi putusan praperadilan dan mengembalikan 598 batang kayu serta 1 unit truk milik kliennya.

Deli Serdang, Dirgaswara — Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan HS Bancin terkait tindakan penyitaan barang bukti oleh Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera. Atas putusan tersebut, pihak kuasa hukum mendesak otoritas terkait segera melaksanakan pengembalian seluruh barang sitaan.

Hakim Tunggal Ade Zulfina Sari dalam sidang pembacaan putusan pada Jumat (13/11/2026) menyatakan bahwa Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita.17/PPNS/GAKKUMHUT.7-SWI/GKM.5.4/B/07/2026 tertanggal 23 Juli 2026 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Memerintahkan Termohon untuk tunduk pada putusan praperadilan serta melaksanakan akibat hukum atas tindakan penyitaan yang dinyatakan tidak sah tersebut,” ujar hakim saat membacakan amar putusan di PN Lubuk Pakam.

Dalam amarnya, hakim menetapkan agar Balai Gakkum Kehutanan Sumatera segera mengembalikan satu unit truk bernomor polisi BK 8732 ET, kayu berbagai jenis dan ukuran sebanyak 598 batang (setara 25,5283 meter kubik), serta satu unit telepon genggam merek OPPO Reno kepada pemohon.

Kuasa hukum HS Bancin, Ramces Pandiangan, menegaskan bahwa penetapan hakim bersifat final dan mengikat (binding), sehingga tidak ada alasan bagi institusi penegak hukum untuk menunda eksekusi barang bukti.

“Balai Gakkum Kehutanan Sumatera harus mematuhi dan menindaklanjuti putusan ini. Jangan pernah menafsirkan sendiri putusan pengadilan karena sifatnya sudah final,” ujar Ramces usai persidangan.

Hingga berita ini diturunkan, perwakilan Balai Gakkum Kehutanan Sumatera yang hadir dalam persidangan memilih membisu dan belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi wartawan.

Kasus ini bermula ketika HS Bancin, seorang sopir truk yang mengangkut komoditas kayu asal Aceh menuju Kota Binjai, Sumatera Utara, dihentikan oleh tim penindak Balai Gakkum Kehutanan di kawasan Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, pada 23 Juli 2026.

Petugas saat itu menduga pengangkutan kayu tersebut tidak dilengkapi dokumen Penatausahaan Hasil Kayu (PUHH) yang sah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penindakan tersebut berlanjut pada penyitaan armada truk beserta seluruh muatannya.

Sesuai Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 77, lembaga praperadilan bertugas menguji keabsahan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik—termasuk penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Dalam praktik hukum tindak pidana kehutanan, penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Gakkum KLHK diwajibkan memenuhi syarat formal penyitaan, seperti mengantongi izin atau persetujuan dari ketua pengadilan negeri setempat. Cacat prosedur formal dalam penerbitan surat perintah penyitaan kerap menjadi obyek pembatalan penyitaan dalam sidang praperadilan.

Kepatuhan lembaga pemerintah terhadap putusan praperadilan merupakan indikator penegakan rule of law. Secara hukum acara pidana, apabila penyitaan telah dinyatakan batal demi hukum, penyidik tidak lagi memiliki dasar penguasaan atas barang bukti tersebut dan wajib mengembalikannya kepada pihak yang berhak demi mencegah timbulnya kerugian material maupun immaterial bagi warga negara.

Tinggalkan Balasan