DirgaswaraNews — Aliansi Mahasiswa Nusantara (ALMANTRA) mendatangi Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut), Kamis (12/11/2026). Kedatangan mereka bertujuan menyuarakan desakan agar kepolisian membongkar hingga tuntas dugaan peredaran gelap narkotika di Kecamatan Wampu dan Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.
Aksi unjuk rasa damai tersebut dimulai sekitar pukul 13.30 WIB. Dalam aksinya, massa membawa delapan poin tuntutan yang menyoroti peredaran barang haram yang kian meresahkan masyarakat lokal.
Presidium ALMANTRA, Bayu Setyawan, meminta Kapolda Sumut menginstruksikan Ditresnarkoba Polda Sumut untuk segera turun tangan secara profesional dan transparan.
“Kami mendesak Kapolda Sumut memerintahkan Ditresnarkoba melakukan penyelidikan secara serius, profesional, transparan, dan menyeluruh terhadap dugaan jaringan peredaran gelap narkotika di wilayah tersebut,” tegas Bayu di lokasi.
Bayu merinci, laporan masyarakat mencatat ada sedikitnya empat titik lokasi yang diduga kuat menjadi pusat peredaran narkoba di kawasan Wampu dan Stabat. ALMANTRA meminta kepolisian menindak tegas seluruh elemen yang terlibat dalam rantai bisnis haram ini.
“Tangkap dan usut tuntas dugaan jaringan bandar, pengedar, pemasok, perantara, maupun pihak lain yang terbukti terlibat,” lanjutnya.
Tak hanya menuntut penindakan terhadap pelaku sipil, ALMANTRA menyoroti pula kinerja jajaran kepolisian wilayah. Mereka meminta Polda Sumut mengevaluasi pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum oleh Polres Langkat serta Polsek Stabat.
Jika dalam proses evaluasi ditemukan indikasi oknum polisi yang membekingi, melindungi, atau membiarkan praktik peredaran narkoba, ALMANTRA menegaskan bahwa proses hukum dan pemeriksaan objektif harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Massa juga meminta adanya transparansi formal berupa penyampaian perkembangan penanganan aduan secara tertulis kepada perwakilan mahasiswa sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Sebagai penutup tuntutan, ALMANTRA menyampaikan ultimatum tegas kepada pejabat jajaran setempat.
“Kami mendesak Kapolres Langkat, Kasat Narkoba Langkat, dan Kapolsek Stabat untuk mundur dari jabatan apabila dinilai tidak mampu memutus mata rantai jaringan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Langkat,” tandas Bayu.
Wilayah Kabupaten Langkat, khususnya Kecamatan Stabat dan Wampu, berada di lintasan strategis jalan lintas Sumatra yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dengan Aceh. Posisi geografis ini kerap dimanfaatkan oleh jaringan pengedar sebagai jalur transit maupun titik distribusi barang haram. Penindakan tegas dan berkala dari aparat kepolisian dinilai krusial untuk mencegah meluasnya dampak penyalahgunaan narkotika di kalangan warga perdesaan.
Untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum, Polri menyediakan saluran pengawasan resmi melalui Divisi Propam serta aplikasi Dumas Presisi. Masyarakat dapat menyertakan bukti awal berupa video, dokumen, atau keterangan saksi untuk memastikan laporan diproses secara objektif sesuai Peraturan Kepolisian Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.












