TAPANULI TENGAH, DIRGASWARA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI bersama Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS) bergerak cepat memulihkan aktivitas belajar mengajar di daerah terdampak bencana. Wakil Menteri Dikdasmen, Prof. Atip Latipul Hayat, S.H., LL.M., Ph.D., bersama Ketua Umum PP PERSIS, K.H. Dr. Jeje Zainuddin, M.Ag., meninjau langsung sekolah terdampak banjir sekaligus meresmikan ruang kelas darurat di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara.
Langkah konkret sinergi pemerintah dan ormas keagamaan tersebut dihadirkan guna memastikan hak pendidikan anak-anak di daerah bencana tetap terpenuhi meski infrastruktur sekolah mengalami kerusakan serius.
Dalam kunjungan kerja selama dua hari tersebut, rombongan turut didampingi oleh Ketua Pengurus Wilayah (PW) PERSIS Sumatera Utara yang juga Anggota DPD RI asal Sumut, K.H. Muhammad Nuh, M.SP. Kedatangan rombongan disambut hangat oleh jajaran Kemendikdasmen, pemerintah daerah setempat, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat Tapanuli Tengah.
Fasilitas penunjang belajar yang diresmikan secara resmi berpusat di SMP INSANI Sorkam. Ruang kelas darurat ini merupakan hasil kolaborasi nyata Kemendikdasmen RI dan PERSIS dalam memitigasi terhentinya proses belajar mengajar pascabencana banjir.
Ketua PW PERSIS Sumatera Utara, K.H. Muhammad Nuh, M.SP., menyampaikan apresiasi mendalam atas respons cepat pemerintah dalam menangani dampak bencana di sektor pendidikan. Menurutnya, fasilitas darurat ini menjadi sarana vital agar siswa tidak kehilangan masa belajarnya.
“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas dukungan pemerintah melalui Kemendikdasmen. Kehadiran ruang kelas darurat ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang terdampak bencana,” tegas Muhammad Nuh.
Di sisi lain, Koordinator Tim Pembangunan Ruang Kelas Darurat sekaligus Ketua PD PERSIS Kota Medan, Joko Imawan, S.Pd.I., M.M., menjelaskan bahwa kemitraan strategis PERSIS dan Kemendikdasmen RI terus diakselerasi untuk menjangkau berbagai titik terdampak bencana lainnya.
Ia membeberkan, hingga saat ini sebanyak 7 ruang kelas darurat telah rampung dibangun dan sudah difungsikan penuh untuk kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, 18 unit ruang kelas darurat tambahan saat ini sedang dalam tahap pembangunan yang tersebar di Kabupaten Langkat dan Kecamatan Tukka (Tapanuli Tengah), serta menyasar Kabupaten Pasaman pada tahap berikutnya.
Wamen Dikdasmen Prof. Atip Latipul Hayat menggarisbawahi bahwa pembangunan ruang kelas darurat ini bertindak sebagai perantara darurat sebelum infrastruktur sekolah permanen direkonstruksi secara menyeluruh.
“Ruang kelas darurat ini harus segera dipermanenkan agar anak-anak dapat belajar dengan lebih nyaman, aman, dan memperoleh lingkungan belajar yang layak. Pendidikan yang berkualitas harus didukung oleh fasilitas yang memadai,” ujar Prof. Atip Latipul Hayat.
Melalui program ini, pemerintah dan organisasi masyarakat berharap sinergi lintas sektor dapat menjadi modal utama menciptakan sistem layanan pendidikan yang tangguh, inklusif, dan responsif terhadap potensi bencana di masa mendatang.
Bencana alam seperti banjir tahunan di wilayah pesisir barat Sumatera Utara kerap melumpuhkan fasilitas publik, dengan sekolah sebagai salah satu sektor yang paling rentan. Kerusakan pada bangunan sekolah tidak hanya mengganggu kalender akademik, tetapi juga berpotensi memicu trauma psikologis bagi peserta didik jika tidak segera ditangani secara responsif.
Pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen berkomitmen menerapkan standar pemulihan pendidikan darurat yang mencakup tiga tahapan utama: penyediaan ruang kelas sementara, penyaluran bantuan perlengkapan sekolah (school kit) bagi siswa terdampak, serta rehabilitasi fisik gedung sekolah secara permanen dengan memperhatikan standar bangunan tahan bencana.
Keterlibatan aktif ormas seperti PERSIS melalui unit-unit otonom dan lembaga relawannya membuktikan vitalnya peran civil society dalam mempercepat pemulihan pascabencana. Sinergi antara otoritas negara dan Ormas terbukti mampu memotong rantai birokrasi penanganan darurat di lapangan, sehingga bantuan fisik seperti fasilitas kelas sementara dapat berdiri dan difungsikan dalam waktu relatif singkat.
