MEDAN, DIRGASWARA.COM – Langkah taktis Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri yang langsung bergerak mengusut dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU menuai respons positif dari daerah. Skandal dugaan korupsi ini menjadi sorotan tajam publik lantaran dituding kuat sebagai pemicu utama terjadinya pemadaman listrik massal alias blackout di Pulau Sumatera dan Jawa beberapa waktu lalu.
Dukungan penuh terhadap langkah kepolisian ini disuarakan oleh Forum Peduli Pembangunan Penegakan Hukum (Forum P3H) Sumatera Utara. Mereka mendesak agar institusi Polri tidak ragu menggulung siapa saja aktor di balik krisis energi ini.
“Forum P3H Sumut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kakortas Tipikor Irjen Pol. Totok Suharyanto, beserta seluruh jajaran penyidik yang bergerak cepat mengusut dugaan korupsi ini. Perkara ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan hajat ekonomi negara, sehingga ketegasan Polri membuktikan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu,” ujar Sekretaris Forum P3H Sumut, Baikal Ferdaus, kepada Dirgaswara.com, Kamis (9/7/2026).
Menurut Baikal, penegakan hukum di sektor krusial seperti energi nasional wajib berjalan secara profesional, transparan, dan bertumpu pada alat bukti yang sah. Langkah objektif ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Lebih jauh, Baikal menegaskan agar Kortas Tipikor Polri tidak ragu atau segan memeriksa seluruh pihak yang terindikasi mengetahui, terlibat, atau membiarkan praktik lancung ini terjadi. Termasuk jika koordinat penyidikan nantinya mengarah pada keterlibatan oknum petinggi di lembaga penegak hukum lainnya.
“Pengungkapan mega skandal ini harus menjadi momentum penting untuk membuktikan kepada publik bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan independen, objektif, dan steril dari intervensi kekuatan politik atau kelompok mana pun,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga mengimbau semua lapisan masyarakat untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Mabes Polri dan tidak memperkeruh suasana dengan opini liar. Menurutnya, biarkan penyidik bekerja secara fokus menetapkan status hukum seseorang berdasarkan kecukupan alat bukti.
“Forum P3H Sumut berkomitmen akan terus mengawal jalannya proses hukum ini agar tetap berada di jalur yang profesional, independen, transparan, dan tanpa tebang pilih demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia,” pungkas Baikal.
Peristiwa blackout yang melanda wilayah Sumatera dan Jawa bukan sekadar perkara lampu padam. Dampak ekonominya sangat masif, terutama bagi sektor industri manufaktur, layanan digital, dan operasional transportasi massal berbasis listrik. Estimasi kerugian akibat matinya aliran listrik selama berjam-jam tersebut ditaksir mencapai angka yang sangat fantastis, yang pada akhirnya membebani laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sedang berupaya stabil.
Pengusutan kasus korupsi pasokan batu bara ini menjadi ujian perdana yang krusial bagi Kortas Tipikor Polri sejak dibentuk. Publik menaruh ekspektasi tinggi pada korps baru ini untuk menunjukkan ‘taji’ yang berbeda dalam menangani korupsi di sektor sumber daya alam (SDA). Keberhasilan membongkar jaringan mafia energi ini akan menjadi pembuktian awal bahwa restrukturisasi di tubuh Polri benar-benar efektif dalam membersihkan sektor-sektor vital dari praktik koruptif.
