MEDAN – dirgaswara. com Aktivis Mahasiswa yang juga ketua Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum ( AMPH) Massa yang dipimpin oleh Koordinator Aksi, Azli Ritonga, melakukan aksi “geruduk” untuk menuntut pertanggungjawaban terkait adanya dugaan penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD).
Aksi yang berlangsung hingga pukul 14.00 WIB ini dipicu oleh ketidakpuasan warga terhadap transparansi pengelolaan keuangan dana desa yang dinilai tertutup dan tidak tepat sasaran.
Tuntutan Utama Massa
Azli Ritonga dalam orasinya menyampaikan poin-poin tuntutan yang menjadi dasar pergerakan warga:
1. Dugaan pengadaan fiktif, khususnya pada belanja ATK dan kebutuhan operasional desa yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
2. Musyawarah desa yang diduga fiktif, karena terdapat kegiatan yang tercatat dalam laporan namun tidak pernah dilaksanakan atau tidak melibatkan masyarakat sebagaimana mestinya.
3. Ditemukannya banyak stempel dalam satu plastik di meja bendahara desa, yang menimbulkan dugaan adanya praktik administrasi yang tidak sesuai prosedur.
4. Pengeluaran dana untuk pembayaran listrik diduga memanipulasi anggaran yang tidak sesuai anggaran yang dikeluarkan
5. Adanya pemotongan gaji Kepala Dusun dan staf sebesar Rp85.000 setiap bulan yang tidak ada kejelasan pastinya.
6. Program 50 unit bedah rumah yang memang terealisasi di lapangan, namun terdapat informasi bahwa dari jumlah tersebut, sekitar 35 unit disebutkan sebagai alasan untuk pembayaran BPJS dan setoran ke PMD Kecamatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait ke mana sebenarnya alokasi dana tersebut disalurkan.
Kemudian dalam orasi ilmiah nya Azli Ritonga, juga meminta Kepala Desa Tanjung Gusta “Kawibowo” Untuk segera
Dilaksanakannya klarifikasi terbuka dan transparan kepada masyarakat melalui forum resmi desa.
1.Disampaikannya laporan realisasi anggaran Dana Desa secara rinci dan tertulis, termasuk bukti-bukti pengeluaran yang sah.
2. Penghentian segala bentuk pemotongan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
3. Apabila terbukti terdapat penyimpangan, kami meminta agar dilakukan proses audit oleh Inspektorat Kabupaten dan/atau aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Respon Pihak Pemerintahan Desa saat menemui massa aksi ketegangan sempat mereda saat massa aksi ditemui langsung oleh PJ Kepala Desa Tanjung Gusta, Irfan Zuhri, yang didampingi oleh Sekretaris Desa (Sekdes).
Dalam mediasi di depan pintu masuk kantor desa, Irfan Zuhri selaku PJ Kepala Desa Tanjung Gusta juga kami nilai hanya ingin mengambil langkah aman dalam memberikan jawabannya, hal ini dapat di lihat dari beliau melemparkan pertanyaan langsung kepada sekertaris kepala desa
”Kami mendengar apa yang menjadi keresahan masyarakat. Sebagai Penjabat Kepala Desa, saya bersama Sekretaris Desa Nur Mardiah Lestari akan meninjau kembali laporan yang ada dan memastikan bahwa setiap rupiah dana desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Irfan Zuhri di hadapan massa.
Kemudian, massa aksi melemparkan pertanyaan berikutnya Kepala sekretaris desa Tanjung gusta Nur Mardiah Lestari yang kami lihat masih melakukan jawaban yang sangat normatif dan kelihatan untuk melindungi Kades bapak Kawibowo, ini terlihat ketika kami meminta transparansi anggaran pada program penanganan keadan mendesak yang begitu fantastis anggaran yang mereka keluarkan.
Penutup di akhir” aksi hari ini menjadi penegasan bahwa mahasiswa tetap berada di garis depan dalam mengawal integritas lembaga negara dan mendorong transparansi serta akuntabilitas di lingkungan kantor Kepala Desa Tanjung Gusta”.(kz)
