DIRGASWARA.COM, MEDAN – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Gabungan Mahasiswa Labuhanbatu Selatan menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut). Aksi ini digelar pada Senin (29/6/2026).
Massa datang membawa raport merah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel). Mereka menyoroti kinerja bupati yang sudah memimpin selama dua tahun terakhir.
Dalam orasinya, mahasiswa menilai masih terdapat berbagai persoalan krusial yang diabaikan. Mulai dari rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat hingga transparansi tata kelola APBD daerah.
Selain itu, massa mendesak agar proses pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilaksanakan secara terbuka dan berdasarkan sistem merit.
Massa aksi secara khusus menyoroti kebijakan anggaran Pemkab Labusel. Mereka mempertanyakan alasan pemkab mendahulukan dana hibah puluhan miliar di saat daerah sedang melakukan efisiensi anggaran.
“Disaat efisiensi anggaran ini kenapa pemkab labusel sanggup memberikan dana hibah kurang lebih 25 m untuk pembangunan mako polres labusel sedangkan infrastruktur yang lebih layak masih banyak yang perlu dianggarkan, tidak jauh jauh kantor opd dilabusel saja ada yang beberapa masih sistem kontrak, kenapa anggaran abpd atau dana hibah itu tidak dilayangkan kesana saja,” kata Koordinator Umum Gabungan Aliansi Mahasiswa Labuhanbatu Selatan, Amiruddin Siregar, S.H.
Atas dasar itulah, mahasiswa mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara untuk segera mengevaluasi kinerja Bupati Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya.
Aspirasi dari massa aksi diterima langsung oleh Asisten I Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Suib. Suib menemui massa dan membubuhkan tanda tangan pada surat tuntutan sebagai bukti penerimaan resmi.
Suib menegaskan komitmennya untuk segera menyampaikan tuntutan tersebut kepada gubernur. Ia bahkan melontarkan pertanyaan interaktif yang menegaskan keseriusan pihak Pemprov.
“Apakah perlu bapak gubernur yang langsung memanggil beliau,” ucap Muhammad Suib di hadapan massa.
Dalam audiensi tersebut, Suib menyampaikan bahwa seluruh tuntutan akan diteruskan kepada pimpinan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Langkah ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
Di akhir aksi, Aliansi Gabungan Mahasiswa Labuhanbatu Selatan menegaskan akan terus mengawal proses ini. Mereka berjanji akan kembali turun ke jalan jika tidak ada langkah nyata dari pemerintah terkait persoalan yang disampaikan.
Keputusan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menggelontorkan dana hibah sebesar Rp 25 miliar untuk pembangunan Markas Komando (Mako) Polres Labusel di tengah gelombang efisiensi anggaran terus menuai polemik panjang. Sebagai kabupaten hasil pemekaran, Labusel dinilai masih memiliki beban besar dalam membenahi berbagai infrastruktur publik yang langsung menyentuh masyarakat bawah, seperti akses jalan antardesa dan fasilitas kesehatan dasar.
Kenyataan bahwa sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di internal Pemkab Labusel sendiri masih menyewa atau mengontrak gedung milik pihak ketiga memperlihatkan adanya salah urus dalam penentuan skala prioritas aset daerah. Alih-alih merampungkan kemandirian fasilitas operasional pelayanan birokrasi daerah, pemkab justru memprioritaskan bantuan dana segar ke instansi eksternal vertikal, yang menurut mahasiswa menjadi preseden buruk bagi transparansi pengelolaan tata kelola APBD.
Kebijakan alokasi anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran ini membawa dampak berantai yang cukup signifikan bagi daerah. Ketimpangan pembangunan menjadi risiko nyata ketika anggaran jumbo dialihkan untuk hibah eksternal, sementara infrastruktur esensial seperti perbaikan jalan, fasilitas kesehatan, dan kemandirian gedung dinas instansi lokal justru terabaikan. Kondisi ini memicu krisis kepercayaan publik dan mahasiswa terhadap komitmen bupati dalam memajukan daerah, yang diperparah oleh isu pengisian jabatan non-meritokrasi yang berpotensi menurunkan profesionalisme serta produktivitas kerja di lingkungan birokrasi Pemkab Labusel.
Sebagai langkah solutif, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu segera turun tangan untuk melakukan evaluasi mendalam dan audit investigatif terhadap urgensi penggunaan APBD Labusel. Di sisi lain, Pemkab Labusel harus mulai menerapkan sistem e-budgeting yang transparan agar masyarakat dapat memantau aliran dana daerah secara terbuka. Pembenahan internal juga wajib dilakukan dengan berkomitmen penuh pada penerapan sistem merit yang objektif dalam pengisian jabatan, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak.
