Dirgaswara News – Senator M Nuh Anggota MPR RI, menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan tema khusus bagi para pegiat kemanusiaan pada Minggu, 14 Desember 2025. Kegiatan yang berlangsung pukul 08.00 hingga 12.00 WIB di Aula Deli Insani Kab. Deli Serdang ini dihadiri oleh perwakilan berbagai lembaga sosial dan relawan bencana dari berbagai wilayah.
Dalam materinya, Muhammad Nuh tidak hanya menjelaskan nilai-nilai fundamental Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi secara khusus menyoroti peran krusial lembaga sosial sebagai ujung tombak solusi riil di lapangan saat bencana melanda.
“Dalam setiap musibah yang menimpa, seperti yang kita saksikan di Sumatera belakangan ini, yang langsung hadir dan menyentuh langsung kebutuhan korban seringkali adalah lembaga sosial dan relawan. Anda semua adalah manifestasi nyata dari sila-sila Pancasila yang bergerak. Anda mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan, gotong royong, dan keadilan sosial secara langsung,” papar Muhammad Nuh di hadapan para peserta.
Lebih jauh, beliau menekankan bahwa dampak kerja kemanusiaan akan lebih efektif dan luas jangkauannya jika diiringi dengan semangat kolaborasi.
“Kekuatan kita sesungguhnya terletak pada kolaborasi dan berbagi informasi. Saya mengharapkan dan mendorong para lembaga sosial untuk saling membuka komunikasi, berbagi data, dan menyinergikan program. Hindari ego sektoral atau tumpang tindih bantuan. Dengan berjejaring, kita bisa memetakan kebutuhan lebih cepat, mendistribusikan bantuan lebih merata, dan menghindari adanya wilayah atau korban yang terlewatkan,” serunya.
Senator Muhammad Nuh memberikan beberapa alasan mengapa kolaborasi lembaga sosial menjadi keharusan:
1. Efisiensi Sumber Daya dan Cakupan yang Luas: Dengan berbagi informasi tentang lokasi, jenis kebutuhan, dan jumlah relawan, sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan secara optimal. Kolaborasi memungkinkan bantuan menjangkau daerah yang paling terpencil sekalipun.
2. Penanganan yang Holistik dan Berkelanjutan: Bencana membutuhkan penanganan multidimensi, mulai dari darurat, kesehatan, psikososial, hingga pemulihan ekonomi. Tidak ada satu lembaga pun yang bisa menjangkau semua aspek ini sendirian. Kolaborasi antar lembaga dengan spesialisasi berbeda memungkinkan korban mendapatkan pendampingan yang komprehensif.
3. Memperkuat Legitimasi dan Akuntabilitas: Kerja sama yang transparan membangun kepercayaan publik dan donatur. Kolaborasi yang terdokumentasi dengan baik juga memudahkan koordinasi dengan pemerintah dan BNPB, sehingga respons bencana menjadi lebih terstruktur dan akuntabel.
4. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam Aksi: Lembaga sosial dengan latar belakang berbeda (agama, metode, atau fokus) yang bersatu membantu sesama tanpa pandang bulu adalah wujud nyata dari persatuan dalam keberagaman. Ini adalah pendidikan kebangsaan yang paling konkret di tengah masyarakat.
“Negara hadir melalui regulasi dan infrastruktur, tetapi denyut nadi pertolongan pertama seringkali ada pada lembaga kemanusiaan dan para relawan. Dengan semangat NKRI, mari kita jadikan ruang kerjasama ini lebih kuat. Koordinasi adalah amunisi kita yang paling penting selain niat tulus membantu,” tambahnya.
