DIRGASWARA.com, LABUSEL – Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Utara, KH. Muhammad Nuh, MSP, melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Jumat (17/6). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembangunan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sebagai bagian dari agenda kerja Komite IV DPD RI yang membidangi isu keuangan dan pembangunan daerah, kunjungan ini bertujuan memastikan akurasi data statistik terkini mengenai kondisi sosial, ekonomi, serta indikator strategis di daerah. Validitas data di tingkat akar rumput dinilai menjadi pilar utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Kunjungan ini juga bertepatan dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang tengah digelar oleh BPS di seluruh Indonesia. Pendataan berskala nasional ini dilakukan secara door to door (pintu ke pintu) oleh petugas resmi sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Kedatangan rombongan DPD RI disambut oleh Kepala Kantor BPS Labuhanbatu Selatan Zainal Arifin dan Kepala Dinas Sosial Pemkab Labusel Cintra Isabella Simbolon. Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Nuh menegaskan bahwa pemanfaatan data statistik yang valid dan mutakhir merupakan instrumen wajib dalam setiap tahap perencanaan dan evaluasi pembangunan.
Ia mengingatkan, perumusan kebijakan yang tidak didukung oleh basis data yang akurat berisiko tinggi memicu ketidaktepatan sasaran pada program-program pembangunan.
“Data yang dihasilkan BPS sangat penting sebagai rujukan dalam proses legislasi maupun pengawasan yang dilakukan oleh DPD RI. Kita harus bersinergi, termasuk mengampanyekan literasi Sadar Data di tengah masyarakat. Kita ingin kebijakan yang disusun di tingkat pusat, benar-benar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah,” kata Muhammad Nuh.
Lebih lanjut, Nuh berharap kemitraan antara DPD RI dan BPS dapat terus ditingkatkan, terutama dalam penyediaan data makro dan mikro yang relevan serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Selain akurasi data, peningkatan literasi data bagi para pengambil keputusan juga menjadi aspek krusial agar alokasi anggaran daerah menjadi lebih efisien.
Kepala BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan Zainal Arifin mengapresiasi perhatian lembaga legislatif terhadap peran penting statistik dalam pembangunan. Pihak BPS memanfaatkan momentum ini untuk memaparkan sejumlah indikator utama pembangunan di Labusel, sekaligus menjabarkan tantangan serta peluang dalam meningkatkan kualitas basis data daerah ke depan.
Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan sinergi antara lembaga legislatif di tingkat pusat dan institusi penyedia data di daerah. Langkah integratif ini menjadi krusial demi mendukung proses pembangunan daerah yang lebih inklusif, terukur, dan berbasis pada kondisi faktual masyarakat.
Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang kini menginjak usia dewasa pasca-pemekaran menghadapi tantangan tersendiri dalam menyelaraskan data sosial ekonomi wilayah. Sebagai daerah yang mengandalkan sektor perkebunan kelapa sawit dan pertanian, pergerakan demografi serta fluktuasi kesejahteraan masyarakat pekerja harian memerlukan pemutakhiran data yang dinamis.
Implementasi Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Labusel diharapkan dapat memangkas tumpang tindih penyaluran bantuan sosial dan subsidi energi. Selama ini, ego sektoral antar-lembaga sering kali memunculkan disparitas angka kemiskinan.
Melalui momentum Sensus Ekonomi 2026 dan penguatan DTSEN, pemetaan klaster usaha mikro dan profil kesejahteraan pekerja di Labusel dapat terdokumentasi dengan lebih presisi, sehingga program pengentasan kemiskinan ekstrem dapat berjalan lebih efektif.
